Wartacakrawala.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghibahkan lahan untuk relokasi permanen 127 warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Sumurup, Kabupaten Trenggalek.
Hibah lahan ini disampaikan langsung oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur saat meninjau titik longsor, lahan untuk relokasi, dan pengungsi di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Minggu (23/10/2022).
Gubernur Khofifah bersama Moh Arifin Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur dan Bupati Trenggalek meninjau dan bersapa dengan masyarakat yang berada di lokasi posko pengungsian hingga posko kesehatan yang berada di Rumah Kepala Dusun Pule.
Longsor di Desa Sumurup pada Senin (18/10/2022) sekitar pukul 05.30 WIB menyebabkan sebanyak 51 KK atau 127 warga mengungsi. Sedangkan rumah warga yang terdampak ada sebanyak empat rumah, dihuni oleh lima KK dengan jumlah anggota keluarga 16 orang.
Baca juga: Antisipasi Gagal Ginjal, Pemkot Surabaya Minta Orang Tua Tak Remehkan Demam Anak
Usai peninjauan, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan lahan milik Dinas Perkebunan Provinsi Jatim yang bisa digunakan untuk tempat relokasi permanen bagi masyarakat terdampak.
Lokasi tersebut berada di desa yang sama. Jaraknya dengan lokasi tanah longsor sekitar dua kilometer
Khofifah ingin memastikan bahwa pemerintah bisa memberikan hunian yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat. Untuk pembangunan huniannya akan menggunakan anggaran BTT senilai masing-masing Rp50 juta.
“Dengan demikian, akan bisa memberikan hunian yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat. Teknis untuk pembangunan huniannya akan menggunakan anggaran BTT dengan nilai rumah per unit dianggarkan sebesar Rp50 juta,” katanya, seperti dilansir Antara.
Lahan milik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek total luasnya mencapai 7.315 meter persegi.
Baca juga: Bencana Puting Beliung di Sidoarjo Akibatkan Kerusakan 261 Rumah Warga
“Nantinya akan dibangun hunian bagi warga terdampak sekitar area longsor sekaligus kandang komunal bagi hewan ternak di sekitar area baru tersebut. Kami akan gunakan anggaran BTT sebagai dana pembangunan hunian dengan biaya tiap rumah senilai Rp50 juta,” katanya.
Selanjutnya, Khofifah dan rombongan melihat langsung kesiapan lahan yang akan digunakan untuk relokasi warga terdampak.
“Jadi memang titik-titik hunian masyarakat yang rentan terdampak longsor maupun tanah retak harus kita carikan solusi secara lebih konkret,” katanya.
