Wartacakrawala.com – Isu resufle kabinet indonesia maju akhir akhir ini menjadi sorotan publik. Pasalnya isu resufle tersebut menguat karena adanya peleburan kementrian dan pembentukan kementrian baru.
Wahyu selaku badan pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) menilai bahwa Resufle Kabinet Jilid 2 ini harus benar benar selektif. Melihat dari kinerja kementrian dan lembaga seharusnya ada reward dan phunisment untuk menjadi landasan resufle.
Wahyu menyampaikan bahwa pada resufle kali ini pemerintah harus lebih terfokus untuk mengevaluasi kinerja kementrian/lembaga terkhusus di bidang perekonomian.
Melihat dari beberapa kinerja sejauh ini yang lebih progresif dan terukur adalah realisasi investasi yang tumbuh realisasi investasi sepanjang 2019 yang mencapai Rp809,6 triliun. Artinya jika memang ada pembentukan kementrian investasi maka yang layak untuk mendapatkan reward adalah kepala BKPM.
Baca juga: Pendaftar Youth Esports Tournament 2021 Tembus 14000 Tim
Saat ini kondisi perekonomian kita sangat terpuruk akibat pandemik. Maka pemerintah harus bekerja ekstra lebih keras agar indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi. Bukan hanya keluar dari kondisi ini akan tetapi tuntutan untuk menjawab indonesia emas 2045.
Angka pengangguran kita naik dari 4,9 persen menjadi 7 persen atau 9,7 juta orang. Sementara investasi sebesar Rp809,6 triliun hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 1,03 juta orang. Artinya pertumbuhan investasi membaik sementara serapan tenaga kerja yang masih rendah. Hal tersebut terhambat dikarenakan kualitas SDM kita yang masih rendah.
Maka dari itu ISMEI berharap pemerintah memanfaatkan segala potensi dari lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas SDM.
Terkhusus kepada mahasiswa yang akan menjadi tenaga kerja atau bahkan membuka lapangan pekerjaan.
Harapannya menteri terkait dapat betul betul memaksimalkan dan meningkatkan kualitas SDM kita agar dapat memenuhi permintaan tenaga kerja dari realisasi investasi yang sudah ada dan kita tidak bergantung lagi pada tenaga kerja asing. (*)
