Wartacakrawala.com – Bukan kali ini pemerintah tidak sukses menerapkan operasi pasar dengan harga eceran tertinggi pada suatu komoditas bahan pokok. Bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi pada semua barang kebutuhan pokok tidak hanya minyak goreng.
Mengendalikan harga tanpa menguasai stok dan distribusi itu adalah hal yang sulit dilakukan. Jika ada selisih harga di pasar jauh lebih mahal daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah, maka yang punya barang (produsen) akan berpikir “lebih baik saya timbun barangnya, kalau dijual akan rugi”.
Baca Juga : Cara Mengajukan KUR BRI secara Online dengan Mudah
Meski sudah ada jaminan bisa reimburse pasar tidak akan pernah tahu apakah pengusaha bisa sepakat dengan mekanisme pemerintah atau tidak. Jadi pengusaha akan menyimpan saja barangnya di gudang tidak mau dijual kepasar atau sekalian jual di pasar gelap.
Lebih parah lagi bahkan bisa saja produsen menyelundupkan-nya ke luar negeri, sebab potensi keuntungannya lebih tinggi. Hal yang demikian ini sudah Nature perdagangan seperti.
Nah, kalau ingin menyukseskan pemetaan harga, pemerintah harus menguasai distribusi barangnya, pemerintah harus punya barang itu, tidak bisa hanya dengan mengomando yang punya produsen untuk dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kalau pemerintah ingin mengendalikan harga, akan tetapi barangnya tetap dikuasai produsen dan atau distributor, yang akan terjadi kelangkaan barang di pasar.
Barang akan tiba-tiba hilang dan akan sangat sulit sekali dicari. Imbasnya akan ada banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kondisi tersebut atau dapat kita katakan spekulan.
Baca Juga : Kini Jual Beli Tanah Wajib Lampirkan Bukti Kepersertaan BPJS Kesehatan
Soal pemerintah yang sudah menjamin mekanisme reimburse untuk pengusaha itu sangat bagus konsepnya akan tetapi Realisasi di pasar akan sangat sulit, sebab yang ada di lapangan yaitu realita bukan hanya konsep atau bahkan kebijakan belaka.
Apakah pemerintah punya kemampuan untuk menguasai distribusi barang? sungguh ini merupakan pertanyaan mendasar. Ironi memang pemerintah sudah mempunyai perangkat yakni Bulog, tentu dengan segala kompleksitas yang sedang dialami masyarakat akhir-akhir ini Bulog mempunyai mekanisme jalan keluar mengingat problem semacam ini tidak hanya terjadi sekarang.
Dengan segala jaringannya bisa dimanfaatkan sebagai jalur distribusi barang dari suatu kebijakan pemerintah. Bulog juga mempunyai mekanisme lainnya. Jadi Ibaratnya dalam operasi pasar pemerintah mencoba untuk mengintervensi pasar dengan cara cara melakukan operasi pasar.
Dalam hal ini pemerintah dapat memperkirakan berapakah kebutuhan minyak goreng dalam satu Kawasan, kami meyakini pemerintah telah mempunyai hitungannya sendiri.
Dari apa yang telah saya Uraikan dapat disimpulkan mau sepanjang apapun periode operasi pasarnya dan sebanyak apapun target pasokan, jika skemanya masih seperti ini pemerintah tidak menguasai distribusi sampai kapanpun akan tetap ada potensi penimbunan secara tidak langsung. Target pemerintah yang mengatakan bahwa akhir Februari ini akan lancar tanpa gangguan itu juga tidak seperti apa yang yang telah pemerintah konsepkan
*MOH. BADRUL BARI
*Penulis merupakan Akademisi dan praktisi Media
*Opini ini sepenunya menjadi tanggung jawab penulis
