Wartacakrawala.com – Sejumlah Aktivis mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) menyebut bahwa Kapolda Sumut layak dicopot. Hal ini bukanlah isapan jempol semata. Pasalnya, kapolda sumut dinilai telah melanggar aturan hukum, Jumat (06/08).
Sebelumnya, pada Selasa 3 Agustus 2021, Kapolda Sumut melaksanakan kegiatan vaksinasi. Akan tetapi, kegiatan tersebut justru menimbulkan kerumunan dan diduga menjadi pemicu cluster baru dalam penyebaran virus Covid 19.
Para aktivis menganggap bahwa Kapolda Sumut selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi telah lalai dalam melaksanakan perintah Kapolri.
Atas dasar itulah, Julianda Arisha selaku Sekretaris Pusat BEM Nusantara meminta Kapolri untuk merespon dengan cepat dan melihat lebih jeli persoalan tersebut. Pasalnya, kejadian tersebut bertentangan dengan instruksi yang telah diberikan.
“Kapolri harus melakukan evaluasi kegiatan ini. Kapolda Sumut selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi harus dimintai pertanggungjawaban. Jika benar terjadinya kelalaian maka kami minta Kapolri mencopot jabatan Kapolda Sumut,” jelasnya.
Meski begitu, Julianda menyebutkan, ia tidak menafikan pentingnya vaksinasi. Ia sangat mengapresiasi langkap pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Baca juga: PPKM Diperpanjang, Korwil Sultra BEM DEMA Se – Sulawesi Tuntut Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial
“Namun demikian, kami sangat kecewa dengan pelaksanaan vaksinasi, dimana petugas tidak mampu mengatur alur jalannya peserta dengan tertib, sehinga terjadi kerumunan dan tidak berjarak,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPD GMNI Sumut, Paulus P. Gulo mengatakan, kegiatan tersebut mengalami kegagalan dengan tidak adanya sistem tata aturan penanganan wabah virus Corona berlandaskan dengan prosedur. Pasalnya ribuan orang berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan (prokes).
“Kami sangat menyayangkan kegiatan yang bersifat positif tersebut tidak berjalan dengan semestinya malah membuat keributan di tengah kerumunan sehingga berdampak pada peningkatan penularan Covid-19 pada masyarakat,” Cetus Paulus P. Gulo.
Demi antusiasme masyarakat, kata Paulus, pihak penyelenggara seakan mengesampingkan protokol kesehatan yang berlaku.
Lebih jauh, Wakil Sekretaris Umum Badko HMI sSumut Abdul Rahman menyebut bahwa penyelenggara kegiatan vaksinasi tersebut masih terlihat kurang koordinasi. Hal ini terlihat dari amburadulnya pelaksanaan vaksinasi.
“Saya meyakini ini adalah niat baik, tetapi perencanaan dan pelaksanaan serta pengamanan tidak sesuai aturan, ini kan malah menimbulkan klaster baru dan kekecewaan masyarakat. Nilai nilai humanis yang selalu digaungkan tidak ditemukan karena orang-rang berdesak desakan bahkan pingsan,” kata dia.
Terakhir, Presedium mahasiswa Kota Medan Bersatu (MAKOBAR) menyampaikan, ketegasan kapolri dilihat dari permasalahan ini. Apakah Kapolri tebang pilih dalam menegakan hukum atau memang kapolri bijaksana dengan jabatannya, menindak siapapun yang melangar hukum.
“Kami siap menyampaikan aspirasi kami ke wakil rakyat kami yaitu DPRD sumut komisi A agar alur permasalahan ini jelas dan dapat di proses dengan se adil adil nya tutup Muara Sonang (mahasiswa TGD),” tutupnya. (*)
