Wartacakrawala.com – Menanggapi kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke bumi Arema, HMI Cabang Malang Bakal Menyodorkan hasil kajian pengurus tentang 7 indikator kegagalan Pemerintah menangani pandemi. Hal itu disampaikan oleh Samrawi Ketua Bidang Soskesra HMI Cabang Malang, Rabu (11/08).
Sebelumnya, Luhut yang juga Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali mengatakan telah mengirimkan tim untuk bergerak ke Malang Raya dan Bali guna memantau kondisi Covid-19 di sana.
“Tim kami sekarang bergerak ke sana dan saya sendiri nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini,” tegas Luhut, seperti dilansir oleh Kompas TV.
Oleh kerena itu, HMI Cabang Malang Berniat untuk menyampaikan beberapa indikator kegagalannya menagani Pandemi di Pulau Jawa-bali, khususnya di Malang Raya.
Baca juga: Permudah Akses, Mahasiswa KKN UIN Walisongo Pasang Papan Penunjuk Jalan
“Kami Sudah menyiapkan dan menyusun Hasil kajian kami yang beberapa hari yg lalu, yang kemudian akan di sampaikan ke pemerintah baik dalam bentuk surat maupun aksi, sebagai upaya kritik positif untuk menyelamatkan indonesia dari kebijakan yang ambaradul dan terkesan ceroboh,” ujar samrawi Ketua Bidang Soskesra HMI Cabang Malang.
Mengenai 7 indikator kegagalan Pemerintah tersebut, menurutnya masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan, dan di targetkan akan selesai sebelum atau saat Luhut datang ke Malang, dan akan disampaikan oleh HMI itu sendiri.
“Kami baru kemarin kajian, dan menghasilkan 7 indikator tersebut, hari ini teman-teman masih menyusun dan mempelajari sehingga bahasa / kata yang kami gunakan sesuai dengan nilai akademis,” ujarnya.
Diantara 7 indikator tersebut yaitu perubahan istilah PSBB, PPKM Mikro, Darurat, hingga Level 4. Hal ini, kata Samrawi, membuat masyarakat kebingungan karena tanpa sosialisasi yang tersampaikan dengan baik ke semua kalangan masyarakat. Selain itu, hal ini juga berdampak sangat merugikan secara langsung baik secara ekonomi maupun yang lainnya. (*)
