Wartacakrawala.com – Kemendagri baru saja meluncurkan layanan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda). Hal ini pun sontak menjadi perbincangan publik.
Layanan tersebut, selain digunakan sebagai wahana koordinasi antar pemda, juga digunakan untuk menekan potensi adanya korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Berikut sederet fakta tentang Kovi Otda berbasis metaverse Kemendagri.
1. Sebagai Alat Konsultasi pemda dengan Pemerintah Secara Virtual
Layanan Kovi Otda tersebut dalam praktiknya digunakan untuk pemerintah daerah agar bisa berkonsultasi dengan pemerintah secara virtual.
Disebutkan oleh Mendagri, Akmal Malik, pihaknya akan segera meluncurkan sebuah inovasi untuk bisa melayani pemerintah daerah seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi.
2. Akses Layanan Kovi Otda dengan Akun khusus
Menurut informasi yang tersebar, kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut. Layanan metaverse diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id.
Baca juga: Apa Itu Kovi Otda? Layanan Koordinasi Berbasis Metaverse Milik Kemendagri
Dalam layanan tersebut, para pemda bisa melakukan konsultasi dengan pemerintah secara langsung melalui tampilan tiga dimensi tanpa harus repot datang ke Jakarta.
3. Kovi Otda telah dilakukan Uji Coba
Layanan tersebut telah melakukan uji coba dan diluncurkan pada Senin (25/4/2022), tepat pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26.
Diketahui, sejumlah pejabat Kemendagri mencoba layanan tersebut dengan menggunakan kacamata virtual reality.
Tidak hanya itu, untuk menekan potensi korupsi di kalangan pemda, Kemendagri juga menyiapkan beberapa langkah-langkah lain, diantaranya yaitu dengan cara membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.
4. Komentar warga net
Adanya inovasi layanan Kovi Otda berbasis metaverse tersebut selanjutnya menuai berbagai perdebatan dari para warganet.
Tak sedikit warganet yang menyebut layanan tersebut tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.
Warganet juga banyak yang tidak setuju dengan adanya layanan metaverse bagi para pemda tersebut.
Warganet menilai bahwa aliran dana bagi pembuatan layanan metaverse ini lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan website, server, database pemerintahan dan lain sebagainya agar lebih optimal.
