Wartacakrawala.com – Gerakan Aktivis Milenial Malang Raya menolak Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Malang Raya, Rabu (11/08). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua GERAM Malang Raya, I. Putra Bangsa.
Sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menurutnya, beberapa kali menjadi sorotan selama masa pandemi wabah virus corona (Covid-19).
Sebab, pernyataan dan tindakannya dalam beberapa waktu terakhir banyak menyita perhatian publik. Bahkan oleh publik, MENKO MARVES kerap dijuluki sebagai menteri segala urusan terkait nomenkelatur jabatan yang diembannya.
Oleh sebagian kalangan, MENKO MARVES dinilai lebih berfokus pada kepentingan investor ketimbang usaha penanganan wabah Covid-19, entah itu menjadi Kecolongan atau menjadi kepentingan nomenklatur jabatan yang di emban.
Tidak dipungkiri dengan adanya Kedatangan 500 TKA China. Nama Luhut dikaitkan dengan polemik kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Sebagaimana 500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.dan direspon dengan ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dilakukan oleh masyarakat, DPR, serta pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), kata putra, menerima amanah yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. “Menurut saya Strategi PPKM ini cukup tepat, dengan meningkatnya angka Kasus Covid-19 bisa menjadi indikator keberhasilan memutus mata rantai covid-19 dari berbagai daerah di wilayah Jawa-Bali dengan adanya kebijakan PPKM ini,” paparnya.
Baca juga: Terkait Polemik Dana Hibah Asing, BEM Nusantara Datangi BPK RI
Namun, disampaikan oleh Putra, di Malang Raya tetap saja ada problem besar dibalik semua kebijakan PPKM yang Berlevel ini, kalau dilihat dari efek dan dampak PPKM tidak ada jaminan untuk kesejahteraan berlangsungnya hidup masyarakat pada umumnya khusus di malang raya.
“Kebijakan pemerintah pusat mulai dari PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat dan PPKM dengan level tertentu cukup memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi perekonomian masyarakat Malang Raya. Covid-19 ini sudah berdampak ke berbagai sendi kehidupan masyarakat Malang Raya, kondisi Malang Raya sedang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.
Lebih, putra menyebut, sorotan yang paling krusial untuk segera ditangani secara serius dan masif yakni Aspek ekonomi yang menjadi nafas kehidupan masyarakat Malang Raya yang terkena Dampak PPKM yang Berlevel ini. Secara kebetulan bertepatan dengan hadirnya Erick Tohir (Menteri BUMN) berbarengan dengan Menko Manves.
“Gerakan Aktivis Milenial (GERAM) Malang Raya akan menolak kehadiran dua kabinet Indonesia Maju tersebut menginjak Daerah Malang Raya kalau memang hanya untuk turun meninjau tumpang tindih soal akses data pusat dari daerah yang tidak sesuai berkaitan dengan jumlah kasus yang masuk, hingga angka kesembuhan pasien Covid-19,” tegasnya.
Dijelaskan oleh Putra, Gerakan Aktivis Milenial (GERAM) Malang Raya akan turun menyambut dengan demonstrasi penolakan dengan masa aksi 150-200 Orang dari berbagai kalangan Mahasiswa maupun pelaku-pelaku usaha kecil yang terdampak, serta masyarakat Malang Raya.
“Kami menilai MENKO MANVES selaku koordinator PPKM sangat tidak tepat, kalau hadir hanya meninjau data kasus Covid-19 yang timpang antara daerah dengan pusat di Malang Raya,” terangnya.
Bahkan, Jika hanya datang dengan tangan kosong bersama Erick Tohir Menteri BUMN tanpa membawa solusi konkrit dari pemerintah pusat dalam menyikapi keterpurukan Masyarakat imbas dari kebijakan PPKM ini, GERAM Malang Raya bersikap Menolak hadirnya dua kebinet Indonesia Maju tersebut.
Meskipun berlakunya kebijakan PPKM, terbukti tidak efektif menurunkan kasus Covid-19, Pemerintah pusat harus mengambil langkah yang lebih serius dalam penanggulangan Wabah Covid-19 ini. tidak hanya nyawa yang melayang namun dampak dari Covid-19 ini membuat Masyarakat Malang Raya hilang mata pencahariannya, hilang pula masa depan usaha bisnisnya.
“Bisa dibuktikan dengan banyaknya Kios, toko, warung makan, warung kopi, cafe dan usaha-usaha nya Berhenti akibat di porak-porandakan oleh Virus Covid-19,” pungkasnya.
Kebijakan PPKM ini masyarakat dipaksa untuk mematuhi. Namun, tidak ada solusi konkrit yang benar-benar membantu untuk masyarakat yang terdampak pada khususnya daerah (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu). (*)
