Wartacakrawala.com – HMI Cabang Malang melalui Ongki Sanjaya selaku Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, sangat menyayangkan dan turut kecewa karena keputusan pemerintah menaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok, Selasa (05/04/2022).
Padahal, kata Ongki, penanganan masalah kenaikan harga minyak goreng juga belum selesai. Kini masyarakat dikejutkan dengan naiknya pertamax dan banyak isu juga mengenai harga gas LPG 3 kg yang juga akan dinaikan oleh pemerintah.
“Kita bisa pahami bersama jika BBM dan gas naik, maka dengan otomatis akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Terutama untuk harga gas LPG 3 kg, karena selama ini disubsidi pemerintah, maka kenaikan harganya, akan sangat jelas menarik harga barang lain. Begitupun dengan Pertamax yang harganya kini naik menjadi Rp12.500/liter, sangat mungkin konsumen beralih ke Pertalite yang disubsidi dengan harga Rp7.650/liter” ungkap Ongki Sanjaya.
Baca juga: Pertamax Jadi Rp12.500, Ini Rincian Harga BBM Pertamina Terbaru
Ongki mengatakan, pemerintah perlu melakukan mitigasi yang tepat atas kenaikan harga Pertamax dan LPG 3 kg. Karena, dengan selisih harga yang begitu jauh, pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite akan membuat kuota BBM bersubsidi ini cepat habis, sehingga pemerintah dengan ini kembali menyediakannya dengan kuota sangat banyak.
Akhirnya, APBN 2022 yang memiliki prioritas belanja seperti penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan akan dikesampingkan, maka kesejateraan masyarakat akan dikesampingkan.
Pemerintah harus dengan cermat dan betul-betul menelaah lebih tajam kebijakan menaikkan harga Pertamax dan LPG 3 kg.
Baca juga: Harga BBM Pertamax Turbo-Dexlite Resmi Naik, Simak Rincian Harganya
“Saya kira persoalannya bukan saja pada penyesuaian atas harga keekonomian secara global. Namun yang juga lebih penting adalah menyesuaikan jarak harga komoditas bersubsidi dengan yang nonsubsidi tidak terlalu jauh. Jika selisih harga Pertamax dan Pertalite saja hampir setengah harga, maka migrasi komsumen sangat mungkin terjadi. Disinilah peran negara mengatur agar perekonomian berjalan dengan baik dan lancar,” lanjutnya.
Ia berharap, pemerintah dapat melihat kondisi masyarakat, belum lagi susahnya hidup yg dijalani karena pandemi, kali ini masyakarat dikagetkan begitu saja dengan kenaikan harga BBM dan beberapa bahan pokok.
Seharusnya, pemerintah lebih bijak lagi dalam menangani masalah perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera kedepannya.
“Jangan terus membuat kami menjerit kesakitan, seharusnya masyarakatlah yg menjadi prioritas utama untuk pemerintah membuat sebuah kebijakan,” tutup Ongki. (*)
