Wartacakrawala.com – Ikatan senat mahasiswa ekonomi Indonesia (ISMEI) kembali menanggapi perihal utang Pemerintah RI yang kini sudah diangka Rp. 6.233 Triliun.
Sebelumnya ISMEI pernah menerima tantangan Menko Maritim dan Investasi untuk berbicara Utang negara, dimana pada saat itu, menurut Menko utang Indonesia masih diangka normal masih belum mencapai 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih dalam kategori wajar.
Akan tetapi menurut Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wahyu, hutang Negara sejak 2015 adalah yang tertinggi. Selain itu, utang Negara juga diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti benar, per Januari 2021 Hutang negara sudah tembus di angka Rp. 6.233 Triliun Per januari 2021.
Jika pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menutupi devisit anggaran belanja negara hanya dengan hutang, kata Wahyu, berarti pemerintah tidak kompeten dalam mengelola kas Negara.
“Indonesia ini masih Negara berkembang, nggak boleh dibandingkan dengan Negara maju seperti jepang, amerika, dan cina. Karena PDB kita berbeda. Tatanan birokrasi kita juga berbeda, negeri kita mempunya permasalahan utama yang cukup besar yaitu KKN,” papar Wahyu.
Menurut Wahyu pengelolaan hutang yang besar ketika tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi permasalahan yang cukup besar bagi bangsa ini. Apalagi hutang yang diperuntukkan untuk pembangunan Infrastruktur dan penanganan pandemi namun pada kenyataannya berdampak lesu terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: ISMEI, Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Harus Selektif
“Apalagi dalam penanganan pandemic Covid-19 yang dimana sudah memasuki tahun kedua dimana Indonesia berjuang melawan Covid-19, pada kenyataannya belum menemukan jalan keluar justru malah tambah parah,” lanjut Wahyu.
Dengan stimulus yang dikucurkan pemerintah dari realokasi dan refokusing anggaran untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi justru tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Rasio hutang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40, 28% per Januari 2021.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, strategi ini diambil pemerintah dengan proyeksi adanya utang yang cukup besar dan akan jatuh tempo pada triwulan I dan II jadi secara tidak langsung pengelolan utang negara ini ya seperti kata pepatah gali lobang tutup lobang dan lubangnya ini akan menjadi momok bagi generasi mendatang, akan menjadi beban bagi kita kita ini generasi penerus bangsa kedepan,” katanya.
Berdasarkan kajian ISMEI, jika pemerintah dalam pembayaran hutang negara mengandalkan pendapatan pajak itu sangat tidak mungkin karena dari tahun ketahun realisasi pendapatan negara dari pajak masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah.
“Jika untuk pengelolaan utang negara bertumpu pada pendapatan pajak maka akan memberatkan masyarakat kecil, apalagi pada masa pandemic Covid-19 dan berbagai kebijakan larangan beraktifitas dan jam operasional usaha juga dibatasi ini akan membunuh pelaku pelaku usaha dan industry di negeri ini. Terlebih lagi dengan rasio utang yang besar ini bunga untuk dibayarkan juga sudah terlampau besar terhadap penerimaan negara, bisa dikatakan besar pasak dari pada tiang,” pungkasnya.
Terakhir, Wahyu mengatakan bahwa perlu adanya dukungan dan Kerjasama antara semua pihak dalam penanganan krisis dan pengelolaan hutang ini. Selain itu, perlu adanya pengelolaan khusus dari pemerintah dalam mengelola hutang. (*)
