Wartacakrawala.com – Catalyst Institut dan BEM FISIP Malang Raya baru saja gelar diskusi publik pada Sabtu, (09/09) di Malang.
Diskusi yang mengusung tema Malang Rembuk: Menguji Peforma Demokrasi Kota Malang Menuju Transisi Kepemimpinan Di Pemilu 2024 itu dihadiri para aktivis mahasiswa FISIP dan Ketua BEM se-Malang raya
Hadir sebagai Narasumber dalam diskusi tersebut yaitu Davi Maulana selaku direktur catalyst institut, Satria Naufal selaku Ketua BEM FISIP UB, Monne Radi selaku aktifis Kamisan kota Malang, dan Dewa Rizal Abidin sebagai Perwakilan GMPK Jawa Timur
Dalam diskusi tersebut mengupas tentang demokrasi kota malang dan meneropong permasalahan-permasalahan demokrasi dari sudut pandang anak muda di malang.
Hal ini berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, masyarakat mengalami polarisasi dan keadaan masyarakat pada waktu itu penuh dengan gesekan sosial.
Mengungkap nasib demokrasi maka hanya akan mengarah pada 2 poin penting demokrasi yaitu penguatan demokrasi atau pelemahan demokrasi.
Davi menjelaslan bahwa Pelemahan demokrasi memiliki 2 karakteristik yaitu, mengarah kembali pada kondisi otoriter (authoritarian resurgence) dan karakteristik kedua yang disebut oleh Colin Crouch (2004) sebagai “post-democracy” Kecenderungan inti post-democracy pada umumnya terjadi di Indonesia.
Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal.
Baca juga: SMP Islam Bani Hasyim Persembahan Mendali Emas KSM Pertama Untuk Kabupaten Malang
Dengan kondisi demikian, munculah sebuah demokrasi tanpa demos.Fenomena ini bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi.
Sementara itu problem Demokrasi era disrupsi sudah menjadi suatu kebiasaan yang biasa saja terjadi di semua kalangan masyarakat. Diskusi Cebong dan kampret yang terjadi di masa demokrasi periode lalu merupakan fenomena baru yang membuat masyarakat Indonesia belajar betapa zaman telah bergeser pada kondisi politik yang keruh dan mempolarisasi masyarakat indonesia kala itu.
Meskipun fenomena ini makin terdegradasi oleh kesadaran masyarakat akan objektifitas di media namun hal ini tak pelak menimbulkan pertanyaan, dari mana dan sampai kapan.
Tentunya Negara harus hadir sebagai perwujudan utuh dalam satu cita cita bangsa indonesia yang melindungi segenap warga negara indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia.
Pada pemilu 2024 yang akan kita hadapi sebentar lagi, tentu prosesnya akan menjadi tolak ukur perkembangan masyarakat demokrasi kita di era disrupsi, di era informasi yang serba cepat.
Tahapan pemilu yang sudah berjalan menuju 14 februari 2024 secara ideal harus dimaknai oleh masyarakat indonesia sebagai perjalanan menentukan nasib bangsa sehingga penting untuk masyarakat indonesia berpartisipasi aktif, menjaga bersama jalannya setiap tahapan pemilu supaya tetap berdiri pada konstitusi negara, bersih, jujur dan adil.
Pada akhirnya garis finish pemilu 2024 akan menjadi agenda besar masyarakat Indonesia yang menunjukkan idealitas pemilu sebagai keutuhan suara rakyat Indonesia. Ditambah momen berakhirnya masa jabatan Walikota Malang yang menjadi bahan evaluasi agar kebaikan demokrasi kota malang semakin memihak kepada aspirasi pemuda.
Dalam akhir giat diskusi ini teman-teman BEM dan GMPK menyimpulkan satu gambaran besar tentang masa depan demokrasi di kota malang untuk dapat disempurnakan oleh generasi muda pada saat ini.
