Wartacakrawala.com – Persoalan batas wilayah kawah ijen antara pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Bondowoso kembali disoroti dari berbagai elemen. Seperti yang diketahui polemik tersebut adalah pembahasan yang belum kunjung usai sejak tahun 2007.
Pada Kamis, 03 Juni 2021 di Surabaya diberitakan sebuah pertemuan antara pemkab Banyuwangi dan Bondowoso yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin oleh Plh. Sekdaprov Heru Tjahyono.
Pertemuan yang menghasilkan penjelasan bahwa Dua kabupaten bertetangga tersebut sepakat membagi batas teritorial Kawah Ijen menjadi dua yang artinya polemik itu telah usai. Namun, ternyata malah menuai kecaman dan polemik baru di Banyuwangi.
Kekecewaan terhadap Pemkab Banyuwangi digulirkan oleh Aliansi Mahasiswa Banyuwangi yang menyayangkan penandatanganan kesepakatan oleh kedua pemkab yang lebih merugikan Banyuwangi dan menilai terkesan dilakukan secara tertutup.
Baca juga: Bangkitkan Herd Immunity, BEM Mojokerto dan BEMNUS Jatim Gelar Vaksinasi Massal
“Penandatanganan itu sangat fatal dan terkesan dilakukan tertutup, padahal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, khususnya penduduk di wilayah Ijen yang ada disana,” ungkap Aris Rahmatullah Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi.
Pada akhirnya karena polemik tidak kunjung mendapat kejelasan dari Pemkab Banyuwangi, Aliansi Mahasiswa Banyuwangi memutuskan melakukan gerakan audiensi publik namun berujung tidak ditemui oleh Pemkab pada kamis 29 Juli 2021 yang semakin membuat kekecewaan elemen mahasiswa.
“Tidak ada iktikad baik sama sekali Pemkab Banyuwangi untuk memberi pejelasan polemik tapal batas wilayah kawah ijen,” ujar Rifqi Nuril Huda dari Aliansi Mahasiswa Banyuwangi.
Mendengar Aliansi Mahasiswa Banyuwangi tidak ditemui oleh Pemkab Banyuwangi, Koordinator Aliansi BEM Nusantara (BEMNUS) Jawa Timur, Ahmad Faruuq minta Pemprov Jawa Timur bertanggung jawab dan jangan cenderung cuci tangan terkait polemik batas wilayah kawah Ijen di Banyuwangi.
“Meski sudah membuat surat tanggapan, bukan berarti Pemprov bisa lepas tangan terkait polemik batas wilayah kawah ijen dan kami minta Pemprov terutama pak Sekda (Heru Tjahyono) yang memimpin pertemuan harus tanggung jawab dan kawal persoalan itu yang ternyata belum selesai sampai hari ini di Banyuwangi,” tegas Faruuq. (*)
