Wartacakrawala.com – Tindak korupsi merupakan persoalan pelik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan politik dan bisnis Indonesia. Praktik korupsi memanglah bukan hal baru untuk pemerintahan dan birokrasi yang ada di Indonesia. Korupsi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan. Bahkan meningkat selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998.
Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di tahun-tahun berikutnya memiliki efektivitas yang beragam. Berdirinya KPK diharapkan mampu untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun, hingga kini Indonesia masih menderita akibat epidemi akut ini.
Di bawah pimpinan dan undang-undang KPK yang baru (UU Nomor 19 Tahun 2019), KPK terlihat semakin lemah. Pencarian Harun Masiku misalnya, yang sampai hari ini belum menemui titik temu. Bahkan, KPK dinilai tidak bernyali saat dihadapkan dengan partai penguasa.
Baca: KPK Masihkah Bertaji?
kasus Harun inipun dinilai menjadi ujian bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang akan berusia 100 hari pada 2 Februari mendatang.
Lika-liku pencarian Harun Masiku yang dilakukan oleh KPK bertambah panjang setelah Yasonna membentuk tim gabungan untuk menelusuri kesimpangsiuran informasi perihal keberadaan Harun Masiku. Menurut kabar yang beredar, tim ini terdiri dari Ombudsman, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unit Kejahatan Siber Markas Besar Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara.
Kemudian, Ia tiba-tiba mencopot Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi. Hal ini sebagai buntut dari kekeliruan data informasi soal kepulangan politikus PDIP tersebut ke Indonesia. Yasona juga beralasan bahwa pencopotan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran akan terjadi konflik kepentingan dengan kerja tim gabungan yang dibentuknya.
Hal inipun ramai diperbincangkan dikalangan publik. Publik menilai, alasan pencopotan Ronny tersebut sangat menggelitik. Pasalnya, alasan konflik kepentingan itu dinilai justru terletak pada Menkumham Yasonna sendiri.
Kritik keras terhadap tindakan Yasona inipun bermunculan. Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta misalnya, ICM mendesak Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly karena diduga terlibat benturan kepentingan.
Padahal Yasonna adalah seorang Menkumham yang memiliki tanggung jawab kepada publik dan disumpah untuk melayani publik. Tidak sepatutnya, Yasonna malah menjadi petugas partai atau pun petugas golongan atau pribadi.
Hal ini cukup menjadi potret bahwa betapa semrawutnya penegakan hukum kasus korupsi dinegeri ini. Apalagi ketika dihadapkan dengan partai penguasa.
Jika dilihat dari rekam jejaknya KPK tidak pernah takut ketika berhadapan dengan partai politik bahkan partai penguasa. Pada 2013 Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK. Dua tahun berselang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ikut menyusul ke rumah tahanan. Pada 2017 Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga ditahan KPK. Menyusul tahun 2019 Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sekjen partai yang menjadi sasaran KPK adalah Idrus Marham dari Partai Golkar di tahun 2018.
Salah satu sepak terjang KPK yang patut diacungi jempol ketika berhadapan dengan partai penguasa adalah penahanan Anas Urbaningrum pada 2013 dan Muhammad Nazaruddin pada 2011. Anas waktu itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat dan Nazaruddin sebagai bendaharanya di saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden.
Hal berbeda terjadi di tahun 2020 ini, dimana KPK terkesan lembek dan tak bernyali berhadapan dengan partai penguasa. Jika KPK berhasil menyelesaikan persoalan yang ada, maka ini akan menambah catatan baik bagi KPK sendiri ketika dihadapkan dengan partai penguasa.
*)Penulis: Muzayid
Praktisi media dan akademisi
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Wartacakrawala.com
