Wartacakrawala.com – Demokrasi merupakan salah satu bagian dari warisan sejarah berjalannya Republik ini, ia hadir di negeri ini bersamaan dengan runtuhnya era otoritarian Orde Baru yang berganti dengan era reformasi. Amanat suci ini diamini berbagai elemenen masyarakat Indonesia mulai dari buruh, petani hingga mahasiswa. Mereka menyambut dengan senang hatu kebebasan dalam beropini hingga memilih wakilnya dalam mengemban tugas kenegaraan ditentukan oleh tangan mereka sendiri.
Demokrasi yang memiliki arti sederhana “Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” memuat tugas, beban dan tanggungjawab yang sangat berat. Hal tersebut sangat mengikat pada kaum demokrat dalam menata kehidupan sosial yang bermartabat. Tatanan sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan hingga yang berbasis kekuasaan akan sangat bergantung pada baiknya sistem demokrasi kerakyatan untuk menggapai sebuah tujuan dalam kesejahteraan.
Tujuan mulia tersebut membangkitkan semangat muda untuk merawat dan menjaga supaya tetap berwibawa dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Issue penundaan pilkades Sampang yang merupakan elemen kecil dari demokrasi membangkitkan jiwa putra putri daerah untuk ikut serta memperjuangkan hak dasar mereka sebagai warga Negara. Banyak dari mereka yang melantangkan suara penolakan sebagai personal, professional atau bahkan relawan yang tergabung dalam organisasi yang peduli akan demokrasi.
Baca juga: Sembako, Jasa Pendidikan Seperti Sekolah Hingga Bimbel Akan Kena Pajak
Aliansi Masyarakat Pinggir Kota adalah salah satu dari sekian organisasi peduli demokrasi di kabupaten Sampang yang awal berdirinya dimotori oleh tretan Miswak, Erha Su’ud Abdillah, Abd. Salam, Moh. Agei Hidayat, Sahir dan Jupriono sangat getol dalam melantangkan suara perlawanan atas demokrasi yang dikebiri. Tidak hanya itu, Erha Su’ud Abdillah selaku koordinator beserta kolega terus melebarkan sayap perjuangannya dengan mengajak masyakat untuk berperan aktif memperjuangkan haknya. Dimulai dari masyarakat pada umumnya hingga juga para calon penantang kades petahana beserta pendukungnya untuk mengampanyekan rawat demokrasi dengan tetap menyelenggarakan pikades sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara dilain pihak, Pemerintah selaku pemengang otoritas kebijakan daerah baik dari pihak DPMD dan Bupati Sampang enggan untuk memberikan keterangan resmi perihal pesta demokrasi desa (Pilkades) ini sehingga issue yang beredar terus menyulutkan persepsi dari berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang. Alasan penundaanya pun sangat irrasional mulai dari darurat kesehatan hingga pembengkakan anggaran daerah yang disebabkan Covid-19 menjadi semakin tidak masuk akal lagi mengingat sudah diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri No. 72 tahun 2020 yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa ditengah pandemi Covid-19 dan APBD Kabupaten Sampang 2021 yang mencantumkan tentang anggaran pilkades.
Slogan Sampang Hebat Bermartabat tentunya telah diamini oleh seluruh masyarakat Sampang pada umumnya dan visi misi Bupati H. Selamet Junaidi untuk membawa Sampang yang lebih maju selama kepemimpinannya menjadi harapan kita bersama. Hebat Bermartabat bukan berarti yang kuat akan menyikat dan yang melarat akan tersekat. Sedang kami masih meyakini bahwa lebih terhormat mati karena janji politisi yang selalu diingkari dari pada tidak mengenyam demokrasi sama sekali.
Penulis: Miswak
*)Penulis: Miswak, Alumni Unisma dan Aliansi Masyarak Pinggir Kota
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Wartacakrawala.com
*)Opini di Wartacakrawala.com terbuka untuk umum
*)Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim
