Wartacakrawala.com – Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.
PTM terbatas dinilai kian penting dan mendesak untuk menghindarkan generasi muda Indonesia dari penurunan capaian pembelajaran, learning loss.
“Percepatan penuntasan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bisa menjadi dorongan untuk mengembalikan anak ke sekolah secara terbatas,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam keterangan pers seperti dilansir Antara, Sabtu (10/09).
PTM terbatas merupakan upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari risiko dampak negatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan.
Jika tidak segera menerapkan Pertemuan Tatap Muka terbatas, generasi ini dikhawatirkan akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.
Baca juga: Gubernur Jatim Sebut 10 Daerah Jatim Masuk Kategori PPKM Level 1
Kominfo menilai PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap pelajar.
Dampak yang sangat diantisipasi, diantaranya putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak.
“Pandemi COVID-19 telah menyebabkan learning loss yang sangat signifikan. Jika dibiarkan secara jangka panjang, semua ini bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan risiko kesehatan,” kata Johnny.
Berdasarkan riset INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun.
Riset Bank Dunia juga menyatakan, dalam kurun waktu 0,8 sampai dengan 1,3 tahun, compounded learning loss dengan kesenjangan antara siswa kaya dengan siswa miskin meningkat 10 persen.
Baca juga: Bagikan Sembako, Aspemi Berharap Pemerintah Tepat Sasaran dalam Memberikan Bantuan
Riset yang sama juga menyatakan bahwa tingkat putus sekolah di Indonesia meningkat sebesar 1,12 persen, di mana angka tersebut 10 kali lipat dari Angka Putus SD Tahun 2019.
Bank Dunia memperkirakan, saat ini di Indonesia ada 118.000 anak usia SD yang tidak bersekolah.
Angka tersebut, menurut Johnny, lima kali lipat lebih banyak daripada jumlah anak putus SD pada tahun 2019. (*)
