Wartacakrawala – Sejak Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN, slogan AKHLAK digaungkan sebagai nilai inti dalam pengelolaan perusahaan pelat merah. Singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, slogan ini seolah menjadi wajah baru BUMN, menjanjikan perubahan signifikan di tengah citra korup yang selama ini melekat. Tapi, seperti kebanyakan jargon pemerintah, apakah AKHLAK hanya sekadar tempelan atau benar-benar menjadi nafas baru dalam tata kelola negara?
Kenyataan pahit menampar slogan ini, sekaligus menampar keras Erick Tohir (jika ia merasa tertampar). Korupsi BUMN dalam berbagai kasus, dari Jiwasraya, ASABRI, hingga Korupsi Pengelolaan mentah, menunjukkan angka yang fantastis: ratusan triliun rupiah uang negara lenyap. Terbaru, kasus dugaan pengoplosan Pertamax yang menyeret Pertamina diprediksi merugikan negara hingga Rp 190 triliun. Ini menjadikan BUMN sebagai institusi dengan kasus korupsi terbesar kedua di Indonesia, setelah kasus korupsi timah senilai Rp 300 triliun.
Lantas, di mana AKHLAK dalam pusaran praktik kotor ini?
Sejak awal, slogan ini memang terkesan artifisial. Kalimat-kalimat indah dibungkus dengan bahasa korporasi, tapi realitasnya tak jauh beda dari wajah lama BUMN yang sarat intrik. Ironinya, slogan AKHLAK seolah menjadi penutup borok-borok yang terus membusuk.
Tak jarang, ketika kasus terbongkar, para pejabat langsung berlindung di balik kalimat “Ini hanya ulah oknum.” Padahal, dalam skala korupsi sebesar ini, sulit membayangkan ada satu-dua orang yang bermain sendiri. Ada sistem yang mendukung, ada struktur yang membiarkan, dan ada aktor besar yang melindungi.
Sebagai menteri, Erick Thohir jelas harus bertanggung jawab. Tapi, apakah hanya Erick? Bagaimana dengan Presiden yang memberikan mandat? Bagaimana dengan jaringan oligarki yang selama ini membentuk gurita ekonomi-politik di negeri ini? Bisa jadi semua terlibat, “menteri hingga Presiden agau eks Presiden sebelumnya pasti terima setoran lah”.
Hijrah Sistem, Sebuah Kemustian!!
Korupsi di BUMN bukan sekadar ulah individu, melainkan produk dari sistem yang sakit. Sistem ini sudah terlalu lama dibangun oleh elit-elit yang tak peduli pada rakyat. Dari hulu hingga hilir, pengelolaan negara lebih sering dikendalikan oleh segelintir orang yang hanya memikirkan pundi-pundi kekayaan pribadi dan kelompok.
Maka, selama sistem ini masih berdiri, jargon-jargon seperti AKHLAK dan bisa jadi jargon-jargon lain yang dimunculkan oleh penguasa hanya menjadi alat pencitraan, memoles muka penguasa. Akhlak dan jargon lain yang digaungkan menjadi kosmetik—indah di permukaan, busuk di dalam.
Di tengah kondisi ini, anak muda dengan idealisme yang masih murni sering kali hanya bisa geleng-geleng kepala. Rasa frustrasi bercampur kebingungan melihat bagaimana kejahatan berjamaah terus dipertontonkan tanpa rasa malu.
Namun, menyerah bukan pilihan. Benar, jalan keluar hanya satu: rubah sistem. Tapi, perubahan sistem tak cukup hanya dengan mengganti orang-orangnya. Perlu ada paradigma baru dalam membangun tatanan politik dan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Paradigma ini harus berakar pada nilai-nilai religiusitas, moralitas, dan keberpihakan pada keadilan sosial—sesuatu yang jauh dari jargon-jargon kosong yang kini bertebaran di dinding kantor-kantor BUMN dan gedung-gedung para penguasa lainnya.
Anak muda harus berhenti menjadi penonton. Mulai dari hal kecil, membangun kesadaran kritis, memperkuat literasi politik, dan menciptakan ruang-ruang alternatif untuk membangun gerakan perubahan. Jangan biarkan jargon-jargon kosong menjadi pembenaran atas kejahatan yang dilegalkan. Bila perlu dan bisa jadi sangat diperlukan, gerakan Revolusi yang juga bukan sekedar jargon tapi aksi konkret, untuk kembali ke nilai-nilai Nusantara.
AKHLAK jangan sampai berhenti pada slogan, ia tak lebih dari akal-akalan untuk menutupi kebusukan. Akhlak sejati adalah keberanian untuk melawan ketidakadilan, memperjuangkan kebenaran, dan membangun sistem yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Jika para pejabat terus bersembunyi di balik kata oknum, maka generasi muda tak boleh lagi tertipu. Jangan menunggu pemimpin suci yang turun dari langit. Saatnya menjadi bagian dari gerakan yang merombak sistem dari akarnya.
Sampai saat itu tiba, mungkin benar kata hastag yang sedang ramai: #KaburAjaDulu. Kabur dari ilusi sistem yang korup, untuk kemudian kembali dengan gagasan dan gerakan yang tak bisa dibeli oleh kekuasaan.
Bukan sekadar menyoal akhlak, tapi membangun akhlak baru dari bawah—akhlak yang hidup, bukan yang sekadar dipajang di dinding kantor.
Terkahir, untuk menutup tulisan ini sekaligus menjadi saran bagi Presiden Republik Indonesia, jangan hanya kepala daerah yang di kumpulkan di Magelang, Koruptor di Sukamiskin, bawa ke Magelang, di tembak satu-satu. Bukankan dulu Pak Prabowo punya janji akan menghukum mati Koruptor & tidak akan membuka ruang bagi mereka?
Revolusi diperlukan? Bisa jadi dan harusnya jadi.
*)Penulis: Hendra Jaya Dewan Syuro Aktivis Peneleh. Jum’at, 28 Februari 2025
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Wartacakrawala.com
*)Opini di Wartacakrawala.com terbuka untuk umum
