Wartacakrawala.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bidang Pertahanan dan Keamanan menggelar diskusi publik dengan tema ‘Antisipasi konflik sosial, ditengah polarisasi tahun politik’ di Aula PB HMI, Sultan agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/08/2022).
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Arven Marta, dalam sambutan nya mengatakan diskusi ini relevan diangkat oleh PB HMI karena melihat realitas politk hari ini, dan mulai memanas nya tensi politik.
“Hal ini kami lakukan karena mengingat akan banyaknya agenda strategis nasional yang akan kita hadapi,” ujar Arven.
Untuk itu, lanjutnya, perlu kiranya memastikan peran HMI dan lembaga lembaga terkait berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.
“Kita tidak ingin pemilu 2024 dimanfaatkan sekolompok orang untuk mengadu domba sesama anak bangsa, komitmen kebangsaan harus kita jaga bersama. Karena keamanan dan ketentraman itu mahal harganya,” tegas Arven.
Turut hadir dalam giat tersebut pengamat militer Dr Sidratahta Muchtar, Peneliti Indonarator Syafrudin Abbas, dan perwakilan HMI cabang mulai dari HMI Meulaboh sampai HMI Jayapura.
Baca juga: Departemen PLB UM Berkolaborasi Meningkatkan Branding Batik Shibori Kampung Inklusif Trenggalek
“Alhamdulillah dapat berjalan baik semua peserta diskusi tercerahkan dengan kehadiran narasumber yang expert di bidang nya masing – masing,” singkat Arven.
“Dan di dalam diskusi tersebut beberapa hal penting masuk dalam upaya antisipasi dini dalam mengahadapi Konflik Sosial Dini sebelum jauh memasuki momen tahun politik Lanjutnya,” lanjut Arven.
Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, antar umat beragama, suku, dan etnis. Selain itu juga bisa bersumber dari sangketa batas wilayah, sangketa SDA, dan lainnya.
Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan penegakan hukum yang dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ini menjadi hal penting seketika konflik itu terjadi.
Selain itu diperlukan pula sinergi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini pencegahan konflik, dan meminimalisir berbagai potensi konflik melalui tindakan penyelesaian perselisihan dimasyarakat melalui konsiliasi, perundingan, ataupun mediasi.
“Dalam hal pencegahan konflik sosial juga perlu peran masyarakat, tenaga pendidik, dan pelajar. Sebab, diera keterbukaan informasi ini, diharapkan masyarakat mampu menjaring dan mencegah menyebarnya paham, ideologi, atau gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengancam keutuhan NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun pengaruh asing,” tutup Arven Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan PB HMI dalam Diskusi Publik pada tanggal 10 Agustus 2022 Kemarin. (*)
