Wartacakrawala.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton karena sangat merugikan petani dalam negeri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj.
KH Said Aqil Siradj sangat menyayangkan rencana tersebut mengingat mayoritas petani yang akan terdampak impor beras merupakan warga NU.
“Nah, saya menolak keras impor ini kesepakatan impor ini. Pertama, kebanyakan petani, 99 persen, warga NU,” tegas Said Aqil, dalam TV NU, Jumat (19/3).
Baca juga: Tegas, PBNU Tak Sepakat Investasi Minuman Keras Dibebaskan
Keberatan PBNU ini pun juga sudah disampaikan langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan Bendahara PBNU.
“Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan stok beras akhir 2020, 7,38 juta ton sementara produksi dalam negeri pada 2021 sebesar 17,51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24,9 juta ton, perkiraan kebutuhan 12,33 juta ton sehingga surplus 12,56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus, ngapain impor. Ini kebijakan siapa?,” Terang Said Aqil.
Tak hanya itu, menurut Sail Aqil rencana impor beras itu hanya untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.
Baca juga: Mendikbud, Sekolah Wajib Beri Opsi Pembelajaran Tatap Muka
“Saya punya tanda tanya besar, untuk apa. Untuk kepentingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan. Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu. Tolong nasib petani didahuluka. Petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa harus diprioritaskan, alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka,” papar Said Aqil.
PBNU meminta adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan.
Terakhir, Said Aqil memberi penekanan soal peran dan fungsi antar lembaga pemerintah yang sampai saat ini dirasakan belum maksimal. (*)
