Wartacakrawala – Kota Malang, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang menggelar kegiatan Tadarus Dialog Politik dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di Aula DPC PKB Kota Malang, Selasa (4/3). Kegiatan ini membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait tata kelola parkir, pajak daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tugu Arta Sejahtera (4/2/2025).
Kegiatan yang berlangsung pukul 17.00 hingga 21.00 WIB ini menjadi bagian dari komitmen PKB Kota Malang dalam mengawal kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. FGD ini dihadiri oleh jajaran pengurus inti DPC PKB, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, serta pengurus tingkat kecamatan (DPAC). Selain itu, akademisi dari Universitas Brawijaya turut diundang sebagai pemantik diskusi guna memperkaya perspektif dalam pembahasan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan yang disampaikan peserta, mulai dari evaluasi kebijakan parkir, penyertaan modal untuk BUMD, hingga pengelolaan pajak daerah. Para peserta tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga berbagi pengalaman nyata di lapangan, sehingga diharapkan hasil diskusi dapat menjadi rekomendasi konkret bagi Fraksi PKB DPRD Kota Malang dalam pembahasan Raperda.
Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatchullah, SH, menegaskan bahwa PKB harus berperan sebagai penggerak perubahan di Kota Malang. “PKB saat ini telah bertransformasi menjadi partai yang visioner. Tidak hanya sekadar menyetujui kebijakan dalam rapat-rapat DPRD, tetapi juga harus menjadi corong suara masyarakat. Kader PKB harus berada di garda terdepan dalam menyuarakan kebijakan yang benar serta menolak kebijakan yang merugikan masyarakat secara umum,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan ini harus terus berlanjut. “Hari ini kita mulai dengan FGD ini, besok dan lusa kita akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dengan adanya kegiatan ini, PKB Kota Malang berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
