Wartacakrawala.com – Aliansi Mahasiswa Merdeka Surabaya (AMMS) meminta pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan transparansi dan realisasi penggunaan anggaran bantuan sosial untuk Covid-19, Senin (30/08).
Lebih lanjut AMMS menuntut perlunya indikator lain dalam menakar keberhasilan pemerintah kota Surabaya dalam menggunakan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.
Koordinator AMMS, Hamdani menjelaskan, sebagaimana data laporan Pemda Ditjen Bina Keuangan Daerah pada 15 Juli 2021 tentang data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan Bansos dalam APBD TA 2021 pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Se – Jawa Timur, prosentase realisasi penggunaan anggaran Kota Surabaya sangat rendah sekali. Dimana anggaran bansos 64,5 Juta terealisasi 0,00% atau tidak terealisasi, sedangkan untuk anggaran BTT 15 miliar hanya terealisasi 0,21%.
“Kami nuntut pemkot lebih serius lagi dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19, bagaimana mungkin hajat kita semua agar segera lekas pulih dari pandemi jika anggaran 64,5 Juta tidak realisasikan dan anggaran BTT 15 miliar terealisasi 0,21%,” ujar Hamdani.
Mengingat dampak dari pandemi Covid sangat penting untuk diperhatikan khususnya dampak ekonomi yang sangat terasa di masyarakat., AMMS mempertanyakan kepada pemerintah Kota Surabaya terkait transparansi dan realisasi anggaran bansos Covid-19. Serta mempertanyakan untuk apa anggaran yang sudah dicairkan tidak segera direalisasikan.
Baca juga: Peningkatan Literasi Baca dalam Pembelajaran Daring Melalui Komik Digital
“Dampak Covid-19 terutama ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat, lalu kenapa anggaran yang sudah dicairkan tidak segera direalisasikan?,” tegas koordinator AMMS.
Adapun tiga tuntutan yang dibawa AMMS kepada pemerintah Kota Surabaya yaitu :
1. Memberikan transparansi data penanganan covid 19 kepada rakyat Surabaya.
2. Menuntut Walikota Eri Cahyadi beserta OPD terkait untuk segera merealisasi anggaran tersebut.
3. Meminta pemerintah kota Surabaya untuk bekerja lebih serius dan cepat dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran utk penanganan covid 19 dan dampaknya.
Pemulihan ekonomi sangat penting juga untuk diperhatikan secara serius demi menyelamatkan masyarakat dari keterpurukan. Pemulihan ekonomi tidak akan tercapai jika pemerintah tidak memusatkan kebijakannya pada penanganan Covid-19.
Penyaluran dana Bansos dan insentif pemulihan ekonomi masyarakat kota Surabaya perlu ditingkatkan realisasinya, masyarakat sangat mengharap dan membutuhkan keseriusan kinerja pemerintah kota Surabaya dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya.
“Dampak pandemi pada sektor ekonomi perlu ditangani secara serius oleh Pemkot dengan kebijakan terpusat dan ditingkatkannya realisasi anggaran oleh karenanya jika dalam waktu kurun dari 3×24 jam tidak ada respon dari walikota surabaya kita siap untuk turun jalan,” tutup Koordinator AMMS. (*)
