Wartacakrawala.com – Sudah genap dua tahun jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatur jalannya sistem birokrasi kepemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia.
Ada beberapa hal yang disoroti oleh Halaqah BEM Pesantren Se-Indonesia terkait program-program yang disuguhkan Kabinet Indonesia Maju ini.
Tepat pada hari Kamis (28/10/2021) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Halaqah BEM Pesantren D.I Yogyakarta-Jawa Tengah menggelar aksi damai.
Sumpah pemuda merupakan bukti nyata sejarah bahwa pemuda dan mahasiswa menjadi pelopor dan penyeimbang alur perjalanan birokrasi yang ada di Indonesia.
Mahasiswa dengan semangat membara melingkari area revolusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyatakan sikap dengan tegas siap mengawal penuh program pemerintahan.
Baca juga: Leppami Cabang Malang Lakukan Ekspedisi Vertical Caving, Peringati Sumpah Pemuda
“Pengawalan harus kita lakukan secara berkala dan tuntas, harapan diadakannya aksi ini adalah pemerintahan sadar akan kepedulian masyarakat untuk mengawal penuh program yang merea jalankan, artinya mereka harus paham penuh dan melek bahwa gerak-geriknya diawasi,” utur Kordinator wilayah D.I Yogyakarta-Jateng Gus Rizal Zakaria.
Hal ini dibenarkan oleh Presidium Nasional Halaqah BEM Pesantren Se Indonesia Muhammad Naqib Abdullah.
“Peran mahasiswa sebagai agen of control saat ini dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan mengawal program-program yang disugukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya,” ucap pria yang biasa disapa Gus Naqib ini.
Ada beberapa sikap yang diutarakan Halaqah BEM Pesantren Se Indonesia ketika menggelar aksi damai, diantaranya :
1. Penghapusan pesantren ghoib (pesantren yang sudah lama mati atau pesantren abal-abal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945)
2. Mengawal penuh kesejahteraan ustadz-ustadzah utamanya yang berada di pelosok desa.
3. Mengawal penuh beasiswa mahasantri yang belum merata.
4. Kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang tidak transparan dan suara rakyat dibungkam.
5. Mencabut UU Cilaka dan UU Minerba yang berpotensi merusak alam.
Gus Naqib dan Gus Rizal berharap dengan digelarnya aksi damai ini, pemerintah bisa mengevaluasi kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi. (*)
