Wartacakrawala.com – Media massa sudah menjadi kata yang tidak asing bagi kita maupun masyarakat Indonesia, baik dari Kota Sabang hingga Merauke. Media massa sudah hadir di kehidupan masyarakat sejak lama bahkan ketidakhadirannya bisa berakibat buruk bagi sebagian kelompok di masyarakat yang membutuhkan arus informasi yang cepat dan aktual.
Didefinisikan sendiri oleh Wilbur Schramm, bahwa media merupakan suatu kelompok kerja yang tergorganisasi di sekitar beberapa perangkat untuk mengedarkan pesan yang sama, pada waktu yang sama, dan pesan tersebut haruslah disebarluaskan kepada masyarakat umum.
Dari definisi Wilbur Schramm tersebut, yang dimaksud dari “sistem yang terorganisasi” adalah prosesi produksi berita dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan di bidang media yang teratur.
Definisi tersebut sudah sangat menggambarkan dan menjelaskan bentuk nyata dari media massa saat ini, bahkan selain sebagai pengedar pesan berita yang utama media juga bisa dijadikan alat untuk memverifikasi isu-isu yang belum tentu valid juga bisa sebagai alat yang dapat meluruskan misinformasi dan hoaks yang beredar di masyarakat.
Seperti yang diutarakan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI pada Hari Pers Nasional kemarin. Sesuai dengan pemberitaan dari media Kompas, ia sangat berharap kepada media massa atau media media pers dapat terus berperan dalam memverifikasi dan melakukan fact checking terhadap setiap isu yang berlalu lalang, terutama isu-isu tentang COVID-19 yang selalu terpapar oleh adanya berita bohong atau hoaks.
Baca juga: Jurnalisme Bukanlah Lawan dari “Premanisme”
Menurut Puan juga bahwa media massa sebagai media yang meluruskan informasi kepada masyarakat, juga dapat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan informas-informasi yang akurat.
Lalu, Puan menyebutkan salah satu contoh isu yang beredar, yaitu tentang distribusi vaksin 1-2 dan booster yang dilakukan pemerintah kepada khalayak umum, disitu Puan mengatakan bahwa media massa seharusnya berperan sebagai alat yang dapat membenahi isu-isu yang kurang pas dan dapat menangkal isu yang bisa dikatakah belum tentu pasti atau tidak dapat dikatakan benar.
Puan juga menegaskan kepada pers bahwa kepentingan pers haruslah mengedepankan kepetingan umum juga menjunjung tinggi asas pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan publik untuk mendapatkan informasi secara jujur juga tepat, serta ketersediaan berita tersebut haruslah muncul di media lebih cepat bahkan ketika suatu peristiwa telah terjadi. Berita harus beredar beberapa menit setelahnya, sehingga publik tidak perlu menunggu lama.
Ia mengisyaratkan kepada pers bahwa kecepatan dalam pengedaran berita kepada masyarakat haruslah diimbangi dengan ketepatan dari berita yang ingin disampaikan. Ia juga mengatakan bahwa pers harus memiliki tiga kunci utama yaitu disiplin dalam melakukan verifikasi informasi, berimbang, dan harus independen dalam pekerjaannya.
Puan juga menegaskan komitmennya dalam kebebasan pers, tetapi ia berpesan bahwa kebebasan pers juga harus dibarengi oleh rasa tanggung jawab, profesionalitas kerja, dan tetap menjunjung tinggi kode etik dalam jurnalistik.
Dari kasus diatas bisa kita lihat bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR Republik Indonesia mengapresiasi Hari Pers Nasional dan keberadaan pers di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pers dianggap sebagai sarana distribusi informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Disini Puan Maharani menyerukan kepada pers untuk tetap bertanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari dan bertukar informasi. Puan juga menitik fokuskan setiap pembahasannya kepada penangkalan berita bohong dan hoaks.
